roblem pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah persoalan infrastruktur. Selain itu, lebih banyak tenaga pendidik normatif dan adaptif daripada tenaga pendidik yang terfokus pada pendidikan vokasi.
Hal ini disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri saat menerima Ketua LP Maarif NU, Arif Junaedi, di Kantor Kemnaker, Jakarta, Jumat (20/1).
Untuk itu, Menaker berharap siswa SMK bisa mengakses Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai penunjang pelatihan dan praktek kejuruan siwa SMK. Sebab, banyaknya jumlah lembaga pendidikan SMK tidak menjadi jaminan bahwa lulusannya memiliki kompetensi yang mumpuni sesuai kejuruan yang diambil.
“Jadi jika kalau ada waktu (pelatihan di BLK) yang bolong-bolong bisa dipakai anak SMK,” ujar Menaker.
Sedangkan terkait pemagangan jika siswa SMK tertarik mengikuti program pemagangan setelah lulus sekolah misalkan ke Jepang, di kelas tiga siswa SMK juga sudah bisa untuk di bekali keterampilan berbahasa Jepang.
“Peserta magang banyak yang (Sukses) jadi. Peserta magang memang kebanyakan laki-laki karena di sektor konstruksi dan UKM,” ungkapnya.
Untuk diketahui, di tahun ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI akan terus memaksimalkan program Reorientasi, Revitalisasi dan Rebranding (3R) Balai Latihan Kerja (BLK) milik Pemerintah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat peningkatan daya saing SDM Indonesia.
Program ini diyakini mampu mempercepat proses produksi Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan berkualitas di beberapa bisang kejuruan yang menjadi prioritas. Program ini juga diharapkan mampu meningkatkan relevansi keluaran BLK dengan kebutuhan pasar kerja baik di dalam maupun luar negeri.&n
