Hal tersebut dikatakan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Muhammad Hanif Dhakiri, saat memberikan sambutan pada Sustainable Development Goals (SDGs) Conference di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (17/2).
“Kemnaker sedang mendesain ulang BLK dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelatihan kerja,” kata Menaker Hanif.
Menurut Menaker Hanif, Peningkatan akses dan mutu BLK perlu dilakukan. Pasalnya, hal tersebut dapat mendorong percepatan peningkatan kompetensi dan sertifikasi kerja.
“Peningkatan Akses & Mutu Pelatihan Kerja Dapat Mendorong Percepatan Peningkatan Kompetensi & Sertifikasi Profesi,” tutur Menaker Hanif.
Guna mendukung program tersebut, Menaker Hanif berencana meningkatkan anggaran untuk pelatihan kerja. Sebab, selama ini alokasi dana untuk pelatihan kerja masih minim, yaitu di bawah 0,1 persen.
“Dari anggaran pelatihan kerja secara nasional, kita masih kurang dari 0,1 persen dari total budget. Sementara di negara lain bisa sampai 1-2 persen. Idealnya, seperempatnya bisa difokuskan untuk pelatihan kerja di semua sektor,” ujar Menaker Hanif.
Menaker Hanif menilai, pelatihan kerja perlu digalakan. Sebab, pelatihan kerja merupakan jalan pintas atau solusi cepat untuk mendorong 122 juta angkatan kerja Indonesia yang masih didominasi lulusan SMA ke bawah untuk segera terserap ke pasar kerja.
“Terobosannya menurut saya adalah penguatan akses dan mutu dari pelatihan kerja. Sehingga kita bisa melakukan percepatan dalam rangka menghadapi kompetisi baik MEA maupun arena kompetisi internasional lain. Hal itu bisa kita lakukan apabila politik anggaran kita bisa lebih berpihak kepada pelatihan kerja,” ucap Menaker Hanif.
