Tingkatkan Kompetensi Tenaga Kerja Melalui Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi

Saat ini, Pemerintah RI mengembangkan 3 pilar pengembangan SDM berbasis kompetensi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia. 3 pilar penopang tersebut adalah:
1. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang telah memenuhi standar di dunia usaha/industri
2. Pelatihan berbasis kompetensi yang dilakukan oleh lembaga pelatihan kerja milik pemerintah maupun swasta
3. Sertifikasi kompetensi oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) akan digunakan sebagai acuan dalam pembinaan, persiapan SDM yang berkualitas, kompeten yang diakui oleh seluruh pemangku kepentingan (stake holder) dan berlaku secara nasional di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. SKKNI adalah uraian kemampuan yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja minimal yang harus dimiliki seseorang untuk menduduki jabatan tertentu yang berlaku secara nasional.

SKKNI didasarkan pada 5 prinsip:

  1.     Relevan dengan kebutuhan dunia usaha atau industri di masing- masing sektor atau lapangan usaha;
  2.     Valid terhadap acuan dan/atau pembanding yang sah;
  3.     Aseptabel oleh para pemangku kepentingan;
  4.     Fleksibel untuk diterapkan dan memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan
  5.     Mampu telusur dan dapat dibandingkan dan/atau disetarakan dengan standar kompetensi lain, baik secara nasional maupun internasional.

Pengembangan SKKI dilakukan oleh komite Standar Kompetensi dengan memperhatikan kebijakan:

  1.     Mengacu pada model RMCS (Regional Model Competency Standard). RMCS merupakan model standar kompetensi yang pengembangannya menggunakan pendekatan fungsi dari proses kerja untuk menghasilkan barang dan/atau jasa.
  2.     Memperhatikan kesetaraan dengan standar insternasional serta kemampuan penerapan di dalam negeri.

Dalam penerapannya, SKKNI merupakan turunan dari Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), yaitu kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. KKNI sendiri memiliki 9 jenjang dari tahap operator, profesi, hingga tahap ahli/spesialis. Pada tataran ahli/spesialis dalam KKNI sudah bisa disetarakan dengan tingkat pendidikan S-3 pada pendidikan umum maupun pendidikan yang berbasis pada keahlian.

Skema dalam pelatihan kerja berbasis kompetensi berwujud pelatihan berdurasi singkat, yaitu antara 160 – 180 jam. Pelatihan dengan durasi singkat tersebut bertujuan untuk mencetak tenaga kerja pad level operator dan tenaga kerja yang berusaha mandiri.

Skema singkat tersebut dimulai dengan masuknya tenaga kerja ke balai latihan kerja/lembaga diklat yang telah terakreditasi oleh lembaga akreditasi. Lembaga pelatihan kerja yang terakreditasi baik akan memiliki fasilitas, instruktur, biaya, dan manajemen mutu yang memadai pula. Pelatihan di lembaga tersebut dilakukan dengan standar khusus untuk bidang tertentu maupun dengan standar internasional.

Output ataupun lulusan tenaga kerja dari lembaga pelatihan kerja akan mengikuti sertifikasi yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi. Sehingga, tenaga kerja yang telah mengikuti pelatihan kerja tidak hanya memilki kompetensi, tetapi lebih dari itu otuput pelatihan kerja akan memiliki sertifikasi profesi yang diakui oleh dunia usaha dan industri.

Baca Berita lainnya

Berita seputar Ketenagakerjaan dan Pelatihan.
WhatsApp-Image-2024-06-11-at-16.33
BPVP Bandung Barat Sambut Kunjungan DPRD Tanjung Jabung Barat: Upaya Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja
Bandung Barat, 5 Juni 2024 – Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Bandung Barat menerima kunjungan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan kajian antar daerah dalam rangka meningkatkan kompetensi dan keahlian angkatan kerja serta memperluas kesempatan kerja di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Rombongan kunjungan ini terdiri dari 10 orang pimpinan dan anggota DPRD, 3 orang sekretariat DPRD,...
DSC_9543
Kunjungan Otorita Ibu Kota Nusantara
Pada 28 Mei 2024, Direktorat Ketahanan Pangan dari Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mengadakan audiensi dan kunjungan lapangan ke Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Bandung Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan petani di kawasan IKN dalam budidaya tanaman pangan dan hortikultura. Dipimpin oleh Direktur Ketahanan PanganDr. P. Setia Lenggono, S.Sos., M.Si. kunjungan ini melibatkan petani di wilayah IKN yang akan menjadi kader-kader petani terampil. Dr. P. Setia...
NDI00920
Climate Skills Programme: Collaborative Action to Tackle Climate Change !
On May 29th, 2024, British Council (@idbritish) in partnership with HSBC (@hsbc_id) launched the Climate Skills Programme at Talent Corner BPVP Bandung Barat. This ground-breaking initiative aims to equip youth with the knowledge and skills needed to tackle climate change. The launch was also attended by H.E. Dominic Jermey, British Ambassador to Indonesia and Timor-Leste (@ukinindonesia) and Bapak Iendra Sofyan Head of @bappedajabar. Climate Skills programme builds on HSBC and British Council’s...

Anda Siap Tingkatkan Skill dengan Kami?

Pilih topik pelatihan sesuai minatmu dan segera pelajari materinya untuk menguasai keahlian yang kamu butuhkan dalam karirmu.
Scroll to Top