Pelatihan kompetensi di Balai Latihan Kerja (BLK) maupun di lembaga pelatihan swasta harus mengacu kepada kebutuhan industri. Hal ini bertujuan untuk mempercepat penyerapan angkatan kerja dan membangun kesesuaian antara skill yang dimiliki alumni pelatihan dan kriteria tenaga kerja yang dibutuhkan dunia industri.
“Proses pendidikan formal maupun pelatihan kerja harus mengacu kepada kebutuhan industri. Pemerintah tidak bisa melakukan hal ini sendiri,” ujar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M. Hanif Dhakiri dalam sambutannya di PT. Kawasan Idustri Medan II, Jumat (3/2/2017).
Menurut Menaker, kalangan swasta juga harus ikut terlibat aktif dalam upaya percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja. Sehingga pemerintah dan swasta bisa saling melengkapi dan mendukung pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) demi kepentingan bersama.
“Kita harus memperkuat SDM kita,” katanya.
Menaker menambahkan, baik kalangan industri maupun tenaga kerja harus memilki inovasi untuk terus bergerak maju. Selanjutnya, kalangan Serikat Pekerja/Serikat Buruh juga harus memahami kondisi dunia industri saat ini.
Selain itu, pada forum tersebut juga ditandatangani komitmen bersama anttara Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Medan, Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Meda, dan PT. Kawasan Industri Medan (persero) dallam rangka peningkatan kompetensi tenaga kerja yang berdasarkan kebutujan industri.
Turut hadir dan menandatangani nota kesepahaman tersebut Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Produktivitas (Binalattas) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI Bambang Satrio Lelono.
